(Istimewa)

DPRD Kotabaru gelar sidang Paripurna dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden HUT ke-81 RI

KOTABARU, DETAK KALIMANTAN – DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna untuk mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/08/2026) siang.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotabaru ini dipimpin langsung Ketua DPRD Hj. Suwanti dan dihadiri Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin mewakili Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Hj. Suwanti menegaskan, DPRD memiliki peran penting untuk mengawal dan memastikan program-program prioritas nasional sampai ke daerah.

“Pidato kenegaraan ini menjadi arah bagi kita semua. DPRD siap bersinergi dengan Pemkab untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat agar berdampak langsung bagi masyarakat Kotabaru,” ujar Hj. Suwanti.

Agenda paripurna kali ini selain mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, juga mendengarkan pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian strategis. Di bidang pangan, pemerintah berhasil mewujudkan swasembada 8 komoditas di tengah ancaman krisis global dan El Nino, mulai dari beras, jagung, hingga cabai.

Reformasi penyaluran pupuk juga dilakukan. Sebanyak 145 aturan dihapus, harga pupuk turun 20%, dan ketersediaannya meningkat. Keuntungan PT. Pupuk Indonesia bahkan naik 252,8%.

Di sektor energi, mulai 1 Juli 2026 Indonesia sudah tidak impor solar karena mampu memproduksi diesel B50 dari sawit. Kebijakan ini menghemat devisa hingga Rp170 triliun.

Presiden juga menyebut DPR RI telah mengesahkan 13 RUU hingga Juli 2026, salah satunya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

DPD RI menghimpun lebih dari 10 juta aspirasi, sementara MK menangani 701 perkara dengan tingkat penyelesaian 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan kurang dari 3 bulan.

Hj. Suwanti menambahkan, pembahasan RUU APBN 2027 menjadi pekerjaan rumah bersama antara DPRD dan Pemkab.

“Mandat presiden jelas, menyelesaikan masalah bukan mencari alasan. Ini harus jadi semangat kita di daerah juga. DPRD akan mengawal agar anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(Mul)

Bagikan Berita:

Check Also

Bupati Kotabaru tandatangani adendum nota kesepakatan proyek strategis Kalsel

KOTABARU, DETAK KALIMANTAN – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos melakukan penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan …