Peta Perbatasan dari Krayan ke Sebatik Dievakuasi

NUNUKAN, DETAK KALIMANTAN – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas (IPKP–KPP) Tahun 2025, Rabu (29/10), di ruang rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah pusat dalam menilai efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan dari aspek tata kelola, infrastruktur, dan pelayanan publik, khususnya di kecamatan yang termasuk kategori prioritas.

Bupati Nunukan, Irwan Sabri yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah, Jabbar menegaskan bahwa pengukuran IPKP–KPP tidak sekadar bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mengidentifikasi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan.

“Nunukan memiliki posisi sangat strategis sebagai pintu gerbang dan etalase negara di perbatasan utara Kalimantan. Karena itu, pengukuran indeks ini harus mampu memetakan tantangan nyata di lapangan dan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih terarah,” ujar Jabbar dilansir dari Koran Kaltara.

Ia menambahkan, posisi Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikannya wilayah yang memiliki tantangan kompleks dalam pengelolaan pembangunan perbatasan. Pemerintah daerah, kata Jabbar, terus berupaya meningkatkan tata kelola dan pembangunan di kawasan tersebut.

Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas batas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, membangun infrastruktur dan ekonomi produktif di kecamatan-kecamatan perbatasan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Sebagai pemerintah, saya berharap FGD kali ini bisa mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan. Bisa memunculkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan,” tutur Jabbar.

Sementara itu, Deputi III BNPP Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong menjelaskan bahwa IPKP–KPP disusun sebagai alat ukur kinerja pengelolaan perbatasan, mencakup dimensi infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, tata kelola, dan pelayanan publik.

Menurutnya, pendekatan kuantitatif telah dilakukan, namun kini aspek kualitatif perlu diperkuat agar hasil indeks lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia menyebut terdapat delapan kecamatan perbatasan prioritas di Nunukan yang menjadi fokus penilaian IPKP–KPP, yakni Krayan Selatan, Krayan, Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, dan Sebatik Tengah.

“Kalau infrastruktur dan pelayanan dasar belum terpenuhi, maka pengelolaan kawasan perbatasan akan sulit mencapai target pembangunan nasional,” tegas Ramses. (Awe/Koran Kaltara)