Detak Kalimantan Portal Berita Akurat dan Terpercaya
KOTABARU, DETAK KALIMANTAN – Kabupaten Kotabaru kini memiliki Mal Pelayanan Publik baru. Peresmian (MPP) Kotabaru dilakukan bersamaan dengan 7 daerah lain oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Senin (15/06/2026).
Prosesi peresmian berlangsung hybrid dari gedung MPP Kotabaru. Wakil Bupati Syairi Mukhlis, S. Sos mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui zoom meeting.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan, hadirnya 8 MPP baru ini adalah upaya mempercepat perbaikan mutu layanan publik.
“Mewujudkan MPP berarti mewujudkan komitmen bahwa negara hadir di mana pun masyarakat membutuhkan. Hari ini sudah ada sekitar 305 MPP di Indonesia. Rata-rata MPP memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, lembaga, Pemda, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN. Jumlah ini akan terus kita dorong agar berkembang,” kata Rini.
Data KemenPANRB mencatat, sampai semester I 2026 jumlah MPP di seluruh Indonesia mencapai 313 unit. Capaian itu setara 61,5% dari total 508 kabupaten/kota ditambah Provinsi DKI Jakarta.
Kedelapan MPP yang baru diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Kabupaten Bangka Selatan Bangka Belitung, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru dalam laporannya menyebut, pembangunan MPP merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi yang menyentuh langsung masyarakat.
“Konsepnya sederhana namun kuat: mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. MPP bukan hanya ruang fisik, tetapi ekosistem pelayanan yang didesain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” jelas Otok.
Ia juga menyampaikan arah kebijakan ke depan. Penguatan MPP fisik akan sejalan dengan pengembangan MPP Digital Nasional.
MPP fisik yang kuat akan mempercepat adopsi digital. Sementara MPP digital akan memperluas jangkauan layanan tanpa terkendala jarak.
Saat ini MPP Digital Nasional telah masuk tahap stabilisasi pasca migrasi. Fokus selanjutnya adalah layanan prioritas berdampak tinggi yang terhubung dengan Portal Pelayanan Publik Nasional INAco.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis memaparkan rencana Pemkab Kotabaru dalam mengelola MPP.
Wilayah Kotabaru memiliki 22 kecamatan. Sebanyak 10 kecamatan berada di kawasan kepulauan dan 12 kecamatan di daratan. Karena itu, digitalisasi layanan publik akan terus dikembangkan agar menjangkau semua wilayah.
“Bagi masyarakat yang sudah terjangkau jaringan digital, layanan akan diberikan melalui sistem mobile, agen layanan, atau jemput bola langsung ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan lebih mudah mengakses layanan publik,” ujar Syairi.
Pemkab Kotabaru juga akan melaksanakan kunjungan rutin yang dipusatkan di satu kecamatan.
Menurut Syairi, langkah itu penting karena Kotabaru berada di posisi gerbang timur Kalimantan Selatan, berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, dan berdekatan dengan Ibu Kota Negara.(Mul/Dah)
