Detak Kalimantan Portal Berita Akurat dan Terpercaya
BANJARBARU, detakkalimantan.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel mencatat per Januari 2023, tingkat inflasi Kalimantan Selatan sudah mencapai 0,15, dengan tiga kota tertinggi inflasinya, Kotabaru, Tanjung (Kabupaten Tabalong) dan Banjarmasin.
Tingkat inflasi tiga kota ini termasuk penyumbang indeks harga konsumen (IHK) bagi Kalsel. Yakni, 0,12 Kotabaru, 0,44 Tanjung dan 0,15 disumbang Banjarmasin.
Atas kondisi inflasi yang masih belum terkendali, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman pun meminta peran pemerintah daerah (kabupaten/kota) maksimalkan BUMD.
“Sebenarnya, pemerintah daerah terus mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam menjaga stok pangan,” kata Syamsir Rahman kepada wartawan usai mengikuti Rapat High Level Meeting (RHLM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kalsel di Calamus Ballroom, Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Selasa (7/2/2023).
Syamsir mengatakan, jika hanya mengandalkan para petani, tidak ada keterlibatan BUMD maka manajemen stok pangan tidak bisa optimal dalam mengendalikan inflasi di Kalsel.
“Inilah mengapa penting kolaborasi dan penting kerja sama antar daerah. Dengan optimalnya peran BUMD, maka pihak tengkulak tidak bisa bermain di lapangan, karena turut memicu inflasi,” ucapnya.
Syamsir menyebut harga beras di tingkat petani seharga Rp7.000 per kilogram yang dibeli tengkulak, BUMD bisa membeli dengan harga lebih tinggi lagi misalnya Rp7.200. Tentu dengan sokongan anggaran dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Maka disamping mengoptimalkan BUMD di daerah masing-masing, juga hendaknya operasi pasar harus di galakkan, paling tidak 2 bulan sekali,” tukasnya. (Ltf)
